Dampak Kenaikan BBM

Carut marut pengelolaan Negara yang terjadi di negeri ini kian hari kian menjamur. Kecarut-marutan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas. Bahkan tingkat bawahpun ikut terjangkiti. Tidaklah susah mencari berita kecarut-marutan negeri ini. Kita dapat menyaksikan dengan mudah di media cetak maupun elektronik. Seolah-olah itu adalah suguhan sehari-hari rakyat. Disela kasus-kasus korupsi yang marak, rakyat baru-baru ini disuguhi tontonan berita yang menambah kegalauan hati mereka, yaitu rencana kenaikan harga BBM mulai 1 April mendatang. 

Alasan klasik yang sering digulirkan pemerintah adalah harga minyak dunia yang naik, sehingga memicu kenaikan harga BBM di Indonesia. Bahkan kenaikan pun tidak hanya BBM, rencananya pemerintah juga akan menaikkan tariff dasar listrik.

Kenaikan BBM awal tahun ini tentunya akan menambah daftar masalah serius bagi negeri ini. Khususnya rakyat kecil, betapa tidak? Bisa dipastikan jika BBM naik tentu saja hampir semua barang-barang akan ikut naik. Rakyat dengan gaji pas-pasan akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat harga bahan-bahan pokok naik. Rakyat kian menjerit. Bukan tidak mungkin akan menambah jumlah rakyat yang memakan nasi aking (nasi basi yang dikeringkan). 

Namun, masalah tidak akan berhenti hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat saja, kekerasan, pengangguran, kriminalitas, pencurian, bahkan pembunuhan akan semakin menjadi-jadi. Juga berbagai masalah baru yang timbul akibat kenaikan BBM.

Bila ditanya, siapakah yang akan diuntungkan dalam kenaikan BBM ini? Tentunya bukan rakyat, melainkan perusahaan-perusahaan asing yang telah mengambil alih (privatisasi) pengelolaan sektor migas negeri ini. Apalagi jika nanti pemerintah benar-benar akan menghapuskan subsidi BBM. Pengusaha-pengusaha asing akan tepuk tangan karena kegirangan. Sebab mereka bisa dengan leluasa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dan memasukkan ke kantong mereka tanpa menyisakan sepeserpun untuk rakyat negeri ini..

Keputusan kenaikan BBM ini masih menunggu keputusan dari DPR dan Presiden. Maka sebelum keputusan itu dibuat, pemerintah perlu melihat lebih dekat derita akar rumput, bila mengambil keputusan terkait kenaikan BBM. Jangan hanya melihat dari segi untung rugi.

Salah satu faktor berdirinya sebuah negara adalah rakyat. Maka tak ada salahnya jika setiap kebijakan yang diambil harus pro rakyat. Apalagi jika mengingat awal mula mereka menjadi pemimpin dan berkuasa, mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sehingga kewajiban pemimpin adalah mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat. 

Dan yang perlu diingat pemimpin negeri ini adalah bawasanya kelak seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin.